KPU Bukittinggi Gelar Jumpa Pers Terkait Calon Perseorangan DPD

BUKITTINGGI--KPU menggelar jumpa pers kegiatan sosialisasi pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)yang segera akan dilaksanakan.

Hadir pada acara tersebut, Ketua KPU 
Heldo Aura, S.IP. , M.SI, Ketua Divisi Ketua Divisi Tehnis Penyelenggara Pemilu kota Bukittinggi Drs Yasrul MM, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Muhamad Fauzan Harza, m Hum, media cetak , elektronik, dan cetak, dan satuan Intel Polresta Bukittinggi.

Baca juga: Gubernur Sumbar Lantik 16 Pejabat Eselon II, Empat Jabatan Masih Kosong

Dalam statementnya Ketua KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura mengatakan, ini adalah salah satu momen kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan untuk 2024, Ditanggal 14 Juni tahun 2022, KPU secara nasional sudah melaunching dimulai  awal tahapan pemilu tahun 2024.

"Berbagai tahapan awal telah kita laksanakan diawal kita sudah melaksanakan verifikasi dan pendaftaran partai politik, " ujar Heldo.

Baca juga: Gubernur Sumbar Resmikan Masjid Raya Lubuak Jantan; Dukung Penuh Program Keagamaan di Tanah Datar

Lanjut dikatakannya, Alhamdulillah tanggal 14 Desember kemarin di pusat sudah menyebarkan ada 17 Partai politik.Dari 17 partai politik ini ada 9 partai parlemen DPR RI kemudian ditambah dengan partai baru termasuk partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR RI.

Kemudian masih ada satu Partai yang masih mengajukan sengketa yakni partai Ummat, Kemarin  sudah disepakati bahwa partai Ummat akan melakukan perbaikan di 2 Provinsi yakni Propinsi Nusantenggara timur dengan Sulawesi Utara.
Prosesnya sekarang sudah berlangsung apakan nanti partai Ummat ini sudah memenuhi syarat di partai.

Baca juga: Jalan Tembus Solsel-Dharmasraya Dibangun Tahun Ini, Gubernur Sumbar: Anggarannya Sudah Ada Rp11 Miliar

"Kita sudah menetapkan alokasi kursi dan pemilihan di kota Bukittinggi ini, darah pemilihan kita masih 3 berdasarkan kecamatan yang ada di kota Bukittinggi, " kata Heldo

Menurut Heldo, kursi karena jumlah penduduk kita masih berkisar di area kisaran 100 ribu sampai 200 ribu pemilih, sesuai dengan UU no 7 tahun 2017kota Bukittinggi masih 25 kursi.

Baca juga: Wawako Pekanbaru Kunker ke Bukittinggi, Ini Alasannya

"Untuk daerah pemilihan Dapil 1 adalah kecamatan MKS ada 11 kursi, Dapil 2 adalah ABTB 5 kursi, dan 3 Kecamatan Guguk Panjang 9 kursi jadi jumlah 25 kursi.
 Saat ini sedang berlangsung proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara kelurahan , dan untuk jadwal masih berjalan karena masih tunggu jadwal, pengumuman dan pendaftaran artinya masih proses, " urai Heldo.

Saat ini di provinsi Sumatera Barat sedang dilaksanakan proses penerimaan dukungan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah(DPD) 

Baca juga: Harimau Sumatra Betina yang Tertangkap di Salareh Aia Diberi Nama ‘Puti Maua Agam

"Sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan diri sebagai DPD dengan syarat dukungan minimal KTP 2000.itu akan tersebar di kabulkan kota yang ada di Sumbar.
Jadi dukungan saat ini sedang diserahkan tertanggal.6 Desember sampai tanggal 29 Desember 2022, " tuturnya.

Hal yang senada,  juga dikatakan  Kabid Divisi Tehnis Penyelenggaraan Sosialisasi KPU.Yasrul, bahwa pihaknya sudah bekerja maksimal menuntaskan tahapan verifikasi Pemilu untuk perorangan.

"Terhitung 2 November 2022 lalu dengan menyusun dan memverifikasi daftar calon pemilih tetap yang telah memberikan rekomendasi melalui dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Yasrul juga  mengingatkan calon pemilih agar tetap konsisten dengan dukungan dan pilihan.  

"Saya ingatkan calon pemilih agar tetap konsisten memberikan rekomendasi pada calon anggota DPD yang mereka dukung, " tegasnya

Baca juga: Safari Subuh Pemprov Jambi dan Gebernur Sumbar Buya Mahyeldi : Sangat Inspiratif

Dikatakannya, seperti banyak kasus seringkali terjadi miskomunikasi dukungan KTP yang diberikan. Lain yang memberikan dukungan, lain orang yang ditemukan. Dampaknya yang menjadi korban adalah calon itu sendiri.

"Salah satu contoh ketika timnya mendatangi masyarakat yang memberikan dukungan calon anggota DPD tertentu. Kadangkala pihaknya tidak menemukan pemberi dukungan. Kalaupun ada alamat tapi beda orang, " tuturnya.

Walau bagaimanapun pihaknya tatap melanjutkan verifikasi dengan mengundang LO sang calon dengan sarana komunikasi yang ada dengan video call

"Untuk mencapai dukungan penuh Sang calon anggota DPD harus mendapatkan 50% jumlah Kabupaten/Kota. Atau 2.000 KTP sah dukungan di 50% Kabupaten/Kota", kata Yasrul